Reporter Piping D Permadi
Suryanasional.com – Sejak berganti pucuk pimpinan pusat partai Golongan Karya (Golkar), dinamika politik di tubuh internal semakin terasa. Dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto rekomendasi para bakal calon untuk pilkada di setiap daerah bakal dievaluasi.
Tidak menutup kemungkinan semua surat tugas dan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh DPP bisa berganti setiap waktu. Selama belum ada surat rekomendasi final untuk pendaftaran calon di KPUD masing-masing daerah.
” Surat akhir final saat pendaftaran di KPU, sebelum itu semuanya bisa berubah,” Kata Ketua Depertemen pemenangan pemilu wilayah Jawa lll (Jatim) Ir. Ridwan Hisjam.
Ridwan menegaskan bahwa rekomendasi tidak bisa berubah setelah diverifikasi oleh KPU dan diumumkan pada bulan Februari 2018.
Jika ada perubahan saat penetapan dan verifikasi, KPU bisa memberikan sanksi, ada denda yang dikenakan kepada pasangan calon. Sebaliknya kalau hanya sekedar rekomendasi rekomendasi biasa semua bisa dievaluasi.
Seperti apa yang dilakukan oleh DPP partai Golkar dengan mencabut surat rekomendasi kepada Bakal calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. ” Semua bisa dievaluasi, bukan hanya pak Ridwan Kamil saja,” Tegasnya.
Mekanisme penentuan calon di pilkada akan disampaikan di Munas nanti. Dia memprediksi akan ada komplain dari DPD di Munas. Di partai Golkar ada PO nomor 6 tentang pilkada, dimana calon gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil walikota dilakukan survey dan diutamakan kader partai Golkar.
Kalau sekrang menurutnya banyak terjadi bukan kader yang diajukan, padahal kader juga miliki survei yang tinggi. ” Mungkin tidak paling tinggi, tapi elektabilitas bisa dinaikan dengan bagaimana kita bekerja keras apalagi 6 bulan,”jelasnya.
Ketua PPK Kosgoro 1957 tersebut mengambil contoh di DKI Jakarta, waktu itu elektabilitas Ahok sampai 72 persen, namun Anis Baswedan masih kecil. Faktanya hingga akhir Anis Baswedan tetap bisa menang di Pilgub tersebut.
” Saya bilang, kalau kita hanya pegang survey, bukan kader, gak usah pilkada, cukup survei saja yang dijadikan hasil pilkada. Cermin sebenarnya ya pada proses kampanye dan coblosan itu.” Pungkasnya.(Pin/Red)
