Bojonegoro, suryanasional.com – Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah menghadiri penyuluhan hukum yang mengangkat tema pencegahan perkawinan usia dini dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang digelar oleh Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro di Pendopo Kecamatan Kepohbaru, kamis (10/6/21). Dalam sosialisasi tersebut, turut hadir Forkopimda dan Forkopimca Kecamatan Kepohbaru serta diikuti oleh 25 Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Kepohbaru.
Sosialisasi penyuluhan Hukum ini bertujuan sebagai upaya Pemkab Bojonegoro untuk menekan angka pernikahan usia dini, sesuai Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Hal ini penting dalam menjamin kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan masyarakat. Sosialisasi ini nantinya akan diselenggarakan selama 4 kali di beberapa Kecamatan oleh Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro.
Menurut data dari Pengadilan Agama Bojonegoro, tercatat per 1 Januari s/d 31 Desember 2020 Permohonan Dispensasi Kawin sebanyak 607. Kemudian 1 Januari hingga Mei 2021 tercatat sebanyak 302 Permohonan Dispensasi Kawin diajukan. Angka tersebut dihimpun dari 28 Kecamatan, dimana seluruh kecamatan terdapat Permohonan Dispensasi Kawin.
Bupati Bojonegoro, Anna mu’awanah dalam sambutannya menyampaikan bahwa seluruh aturan terkait perkawinan, perlindungan anak dan peraturan terkait lainnya telah ada. Namun yang menjadi persoalan adalah penerapannya di masyarakat kurang efektif. Sehingga disini pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama untuk memahamkan dampak negatifnya baik dari sisi kesehatan, psikis, hingga kesejahteraan.
“Pemerintah tidak berkehendak untuk menghentikan perilaku ini, tapi bisa dicegah bersama-sama mulai tingkat pemerintah, lingkungan hingga tingkat keluarga. Memberikan pendampingan, pemahaman kepada putra-putrinya, dan menjamin pendidikan secara maksimal,” Terang Bupati Bojonegoro. (Lex/Red)
